Deteksinews.co.id – Publik tengah dihebohkan dengan temuan data pengadaan jasa publikasi di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) untuk periode 2023-2024. Salah satu nama yang mencuat dan menjadi pusat perhatian adalah Podcast Warung Kopi (PWK). Nama kanal populer tersebut muncul dalam daftar penerima paket pengadaan jasa melalui data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dapat diakses melalui platform INAPROC.
Dalam data tersebut, PWK tercatat menerima nilai kontrak sebesar Rp 249,75 juta pada tahun 2023. Hal ini memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai keterlibatan serta besaran nilai pekerjaan yang sebenarnya dilakukan oleh tim kreatif tersebut. Menanggapi kegaduhan yang berkembang, pihak manajemen PWK akhirnya angkat bicara melalui akun Instagram resmi HAS Creative pada Kamis (12/11/2026).
Melalui pernyataan resminya, PWK memberikan klarifikasi mendalam guna meluruskan informasi yang beredar. Mereka menyampaikan lima poin penjelasan utama untuk memberikan transparansi terkait posisi, keterlibatan, hingga nilai kontrak yang mereka terima.
Pertama, PWK menjelaskan bahwa keterlibatan mereka berkaitan dengan program bertajuk "OTW Kemandirian Pesantren" pada tahun 2023. Program ini merupakan inisiatif sosialisasi dari Kementerian Agama RI yang bertujuan menyebarluaskan informasi mengenai kemandirian ekonomi berbagai pondok pesantren di tanah air. Konten tersebut dikemas dalam bentuk tayangan dokumenter yang ditayangkan melalui televisi maupun media digital.
Poin kedua yang menjadi sorotan adalah mengenai nilai kontrak. PWK menegaskan bahwa nilai pekerjaan yang benar-benar mereka terima adalah sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mereka menekankan bahwa angka Rp 249,75 juta yang beredar di publik tidak sesuai dengan kesepakatan kerja (Scope of Work) yang mereka jalankan. PWK juga menjelaskan bahwa mereka bekerja melalui pihak kedua sebagai pemberi kerja, sehingga seluruh proses administrasi dan pembayaran dilakukan melalui pihak tersebut.
Selanjutnya, PWK menegaskan batasan tanggung jawab mereka. Mereka menyatakan bahwa keterlibatan sebagai pelaksana teknis tidak memberikan mereka kewenangan atas pengelolaan anggaran program secara keseluruhan maupun pengambilan keputusan strategis di tingkat kementerian. Mereka meminta publik untuk menilai berdasarkan fakta dan dokumen kerja yang nyata, bukan berdasarkan asumsi mengenai pengelolaan anggaran yang lebih besar.
Sebagai bentuk transparansi, pihak PWK juga mengajak masyarakat untuk melihat langsung hasil kerja mereka. Dokumentasi program tersebut dapat diakses secara terbuka melalui kanal YouTube mereka. Dengan adanya bukti visual tersebut, PWK berharap masyarakat dapat memberikan penilaian yang objektif terhadap kualitas pekerjaan yang telah diselesaikan.
Menutup klarifikasinya, manajemen PWK menyatakan komitmen untuk tetap bekerja secara profesional dan menjaga integritas. Mereka berharap penjelasan ini dapat meredam kesalahpahaman dan mencegah narasi yang dapat merugikan berbagai pihak. PWK menegaskan bahwa tujuan dari klarifikasi ini semata-mata untuk memberikan kejelasan informasi berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
