Deteksinews.co.id – Isu mengenai penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer tengah menjadi sorotan tajam publik. Nama-nama besar seperti Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten mendadak terseret dalam pusaran polemik setelah munculnya laporan terkait aliran dana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke PT Rans Animasi Indonesia.
Persoalan ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti adanya anggaran fantastis senilai Rp 14,6 miliar yang dialokasikan untuk jasa influencer sepanjang periode 2024 hingga 2026. Anggaran tersebut dikabarkan berasal dari dua kementerian, yakni Kemendikbud Ristek dan KKP. Tak hanya Raffi Ahmad yang menjadi pusat perhatian, namun ketiga personel dari grup "The Duda’s Minus One" ini juga ikut menjadi sasaran kritik netizen.
Menanggapi kegaduhan tersebut, Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten akhirnya angkat bicara melalui akun Instagram resmi mereka. Mereka memberikan klarifikasi mendalam mengenai peran mereka dalam kerja sama dengan KKP tersebut.
Ariel menjelaskan bahwa proyek "The Duda’s Minus One" sebenarnya sudah direncanakan sejak akhir 2023 dengan konsep utama mempromosikan UMKM dan pariwisata daerah melalui perjalanan motoran. Selama ini, mereka telah mengunjungi 27 kota dan bekerja sama dengan berbagai sponsor.
"Kami merasa terharu karena banyak masyarakat yang meminta kami mengunjungi destinasi wisata yang belum terekspos. Hal inilah yang kemudian membuka jalan kerja sama dengan KKP," ujar Ariel.
Terkait isu mengenai nominal dana yang dianggap tidak wajar untuk satu video, Ariel menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ia menekankan bahwa kerja sama ini mencakup banyak aspek, mulai dari biaya produksi, transportasi, hingga berbagai output lainnya. Ia pun mengarahkan masyarakat untuk mendapatkan detail teknis langsung dari pihak RANS.
Gading Marten menambahkan bahwa kerja sama dengan instansi pemerintah bukanlah hal baru. Menurutnya, output dari kerja sama ini sangat beragam, tidak hanya sekadar konten video, tetapi bisa berupa kehadiran mereka dalam acara resmi atau kegiatan MC.
"Dana yang disebutkan itu tidak semuanya untuk kami. Yang kami terima adalah rate card profesional sesuai dengan jasa yang kami berikan, seperti halnya saat kami bekerja sama dengan produk komersial lainnya," tegas Gading.
Lebih lanjut, mereka menjelaskan alasan mengapa bersedia mengambil proyek dari KKP. Ariel mengungkapkan bahwa misi edukasi menjadi alasan utama, terutama mengenai isu swasembada garam di Rote agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor. Selain itu, perjalanan mereka ke Natuna bertujuan untuk mengamplifikasi peran kapal pengawas KKP dalam melindungi nelayan lokal dari praktik illegal fishing.
"Fungsi kami di sana adalah untuk memperkuat pesan atau mengamplifikasi apa yang sedang dikerjakan pemerintah, seperti meningkatkan kualitas nelayan dan menjaga kedaulatan laut," pungkas Ariel.
Ketiganya berharap penjelasan ini dapat meredakan keresahan di masyarakat. Mereka menegaskan bahwa seluruh pekerjaan dilakukan secara profesional, transparan, dan tetap mengikuti regulasi serta SOP yang berlaku.
