<strong>Deteksinews.co.id – Upaya untuk mencari jalan tengah dalam sengketa hukum antara Ruben Onsu dan Sarwendah akhirnya menemui jalan buntu. Proses mediasi terkait gugatan wanprestasi yang tengah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi dinyatakan gagal. Meski harapan untuk mencapai kesepakatan damai pupus, pihak Sarwendah menyatakan tidak merasa kecewa dengan hasil tersebut.
Kuasa hukum Sarwendah, Jaenudin, mengungkapkan bahwa penolakan terhadap tawaran perdamaian merupakan dinamika yang lumrah terjadi dalam sebuah proses mediasi di pengadilan. Menurutnya, tidak ada kewajiban bagi salah satu pihak untuk menyetujui sebuah usulan perdamaian. Namun, ia memberikan catatan kritis mengenai sikap pihak Ruben Onsu yang dinilai tidak menunjukkan komitmen penuh dalam proses persidangan.
Jaenudin menyoroti absennya pihak Ruben dalam agenda mediasi lanjutan. Menurutnya, kehadiran para pihak dalam setiap tahapan mediasi bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penghormatan terhadap institusi peradilan dan bukti adanya itikad baik untuk menyelesaikan masalah. "Apapun penolakannya, itu hal yang biasa dalam mediasi. Sepakat atau tidak sepakat, itu hak masing-masing. Namun, persoalan kehadiran itu berbeda. Kehadiran menunjukkan kita menghormati ranah persidangan," ujar Jaenudin saat ditemui di kawasan Wijaya, Jakarta Selatan.
Pihak Sarwendah mengklaim telah mengirimkan surat penolakan resmi terhadap tawaran perdamaian dari pihak Ruben Onsu kepada mediator sejak pekan lalu. Jaenudin menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan tanggapan tertulis yang jelas melalui grup koordinasi mediasi, sehingga kegagalan ini bukan terjadi tanpa alasan yang kuat.
Lebih lanjut, Jaenudin membeberkan isi tawaran perdamaian yang diajukan oleh pihak Ruben. Ia menyebut adanya kontradiksi dalam usulan tersebut. Di satu sisi, pihak Ruben mengakui bahwa utang bank yang menjadi objek sengketa merupakan tanggung jawab bersama. Namun, di sisi lain, mereka justru menyarankan agar pembayaran cicilan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh Sarwendah dengan alasan bahwa aset tersebut milik Sarwendah.
"Intinya, pihak RO memberikan usulan yang tidak konsisten. Mereka mengakui utang itu tanggung jawab bersama, tapi di paragraf berikutnya mereka mempersilakan Sarwendah yang membayar karena menganggap itu asetnya Sarwendah," jelas Jaenudin.
Ia menilai tawaran tersebut tidak memberikan solusi konkret. Menurutnya, jika memang ada tanggung jawab bersama, seharusnya ada skema pembagian beban yang jelas, misalnya pembagian pembayaran secara proporsional atau kesepakatan pengembalian dana di kemudian hari. Tanpa adanya implementasi nyata, pengakuan tanggung jawab tersebut dianggap hanya sekadar kata-kata tanpa makna.
Persoalan hukum ini bermula dari gugatan wanprestasi yang dilayangkan Sarwendah terkait kewajiban pembayaran cicilan rumah di sebuah bank, dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp 12,4 miliar hingga Rp 13 miliar. Karena mediasi telah dinyatakan gagal, kasus ini akan segera berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara di persidangan.
