Deteksinews.co.id – PT RANS Entertainment Indonesia akhirnya angkat bicara terkait polemik yang menyeret nama perusahaan mereka dalam proyek pengadaan jasa influencer oleh sejumlah kementerian. Kabar ini mencuat setelah temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti keterlibatan PT Rans Animasi Indonesia dan grup RANS dalam kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Kebudayaan) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menanggapi kegaduhan tersebut, pihak RANS tidak tinggal diam. Melalui siaran pers resmi yang dirilis pada Rabu (11/11/2026), manajemen RANS memberikan empat poin klarifikasi mendalam untuk menjawab keraguan publik dan memastikan bahwa seluruh proses bisnis mereka berjalan sesuai koridor hukum.
Pertama, RANS menegaskan bahwa seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan melalui prosedur yang transparan dan akuntabel. Perusahaan menyatakan bahwa setiap kontrak mengikuti aturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku, termasuk melalui platform resmi seperti inproc.id atau e-catalogue.com. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa aspek administratif, teknis, hingga komersial telah memenuhi standar tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Kedua, terkait tujuan kerja sama, RANS menjelaskan bahwa proyek dengan Kemendikbud difokuskan pada promosi museum-museum di tanah air melalui konten interaktif guna menarik minat generasi muda. Sementara itu, kolaborasi dengan KKP bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai potensi besar sumber daya laut Indonesia. Salah satu bentuk nyata adalah melalui konten edukasi bersama The Dudas-1 yang mengangkat tema budidaya ikan nila di Karawang hingga pengembangan kampung nelayan di Rote Ndao dan Natuna.
Ketiga, menanggapi isu kewajaran harga, RANS merinci bahwa total nilai kerja sama sebesar Rp14,69 miliar—yang terdiri dari kampanye Kemendikbud senilai Rp3,9 miliar dan tiga kampanye KKP senilai Rp10,79 miliar—telah sesuai dengan commercial rate card mereka. Nilai tersebut bukan sekadar biaya unggah konten di media sosial, melainkan paket lengkap yang mencakup produksi kreatif, biaya perjalanan, logistik, kehadiran fisik influencer, hingga program off-air. Sebagai bukti efektivitas, proyek ini telah menghasilkan lebih dari 150 output konten dengan total akumulasi lebih dari 32,6 juta penayangan (views).
Terakhir, RANS memberikan klarifikasi tegas mengenai isu konflik kepentingan. Publik sempat menyoroti posisi Raffi Ahmad yang merupakan pemegang saham mayoritas RANS sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. RANS menekankan bahwa unit bisnis mereka, termasuk The Dudas-1, telah berdiri dan berkembang jauh sebelum penunjukan jabatan tersebut. Sebagai bukti, The Dudas-1 telah memproduksi puluhan konten secara mandiri sebelum adanya kontrak dengan KKP, sehingga membuktikan bahwa kesuksesan bisnis mereka adalah hasil organik dari kreativitas yang telah dibangun sejak lama.
Melalui penjelasan ini, RANS berharap publik dapat memahami bahwa kolaborasi antara sektor kreatif dan pemerintah dilakukan secara profesional demi kepentingan edukasi dan promosi nasional.
