Redaksi – Deteksi News
Bondowoso, (deteksinews.co.id) – Gonjang -ganjing sejak awal tahun 2023 sedikitnya 18 Desa di Kabupaten Bondowoso yang harusnya menggelar Pikades karena masa jabatan Kepala desanya berakhir tahun ini.
Kebisuan Pemkab Bondowoso meski sudah didesak sedemikian rupa nampaknya memperlihatkan ketidakberdayaan pada anggarannya yang konon katanya tidak ada?
Lantas apa yang mesti dinyatakan demi Melihat hal ini pada Era Pemerintahan saat ini?
Melihat hal itu, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir pernah memberikan statementnya. Dia mengaku bakal mendukung jika pemkab ingin melaksanakan pilkades serentak.
Walaupun sebenarnya dalam APBD 2023 anggaran untuk kegiatan itu tidak ada. Sebab, jika mengacu pada aturan KPU yang berlaku, enam bulan sebelum pemilihan kepala daerah, tidak boleh ada pilkades. “Agar masa kampanye itu tidak terganggu,” katanya.
Meski begitu, muncul surat edaran dari Kemendagri yang menyatakan bahwa daerah bisa melaksanakan pilkades. Dengan catatan, sudah dilakukan pembahasan dalam forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), terkait kondusivitas masyarakat dan ketersediaan anggaran. Serta mendapatkan rekomendasi dari Pemprov Jatim.
“Akhirnya, setelah pimpinan (DPRD Bondowoso) konsultasi ke Kemendagri, mempersilakan kepada daerah.
Namun begitu menjelang lengsernya Bupati Salwa beberapa bulan lagi nampaknya Pemkab semakin tidak antusias untuk menganggarkan Pilkades serentak di 18 Desa yang masa jabatan kades nya berakhir.
Itu artinya Pemkab Bondowoso akan membiarkan 18 Desa nantinya akan mengisi pimpinan Desa dengan Pelaksana harian (PLH) selama kurun waktu kurang lebih 2 tahun.
