M. Zainoeddin – Deteksi News
Bondowoso, (deteksinews.co.id) – Paska viralnya berita tentang dugaan penyelewengan dana P3TGAI desa Jetis banyak warga desa Jetis memberi komentar miring tentang kades yang baru menjabat sekita 3 Tahun ini, bahkan rekan sesama Kepala desa di kecamatan Curahdami malah memberi aplaus seraya memberi emoji tepuk tangan atas berita di maksud.
Lebih jauh beberapa aktivis pegiat anti korupsi LSM melakukan investigasi di Desa Jetis kecamatan Curahdami kabupaten Bondowoso
Pada kenyataannya investigasi awal hanya pada pelaksanaan program P3TGAI yang semestinya dilaksanakan oleh Pengurus HIPPA setempat namun pada kenyataannya malah dianulir oleh oknum Kepala Desa nya yakni Saebuddin Hakim dengan cara memonopoli semua kegiatan termasuk keuangannya. Beserta awak media melakukan wawancara bersama pengurus HIPPA setempat.
Senada hal tersebut dinyatakan oleh Koordinator bidang Investigasi G. Kusnanto, ” Pada awalnya kami hanya menindak lanjuti dugaan ketidak beresan pelaksanaan kegiatan P3TGAI di Desa Jetis karena adanya pengaduan kalau penggarapan saluran terkesan asal garap dan adanya dugaan kesengajaan kesan cari untung sebesar besarnya dengan cara memanipulasi galian kemiringan serta beberapa bahan material yang nota bene malah di komandani tunggal oleh oknum kades dan bukan oleh pengurus HIPPA. Jadi yang namanya ketua serta bendahara hanya di jadikan boneka saja, “ucapnya.
” Tidak berhenti disitu saja ternyata semakin kami masuk dan menemuu beberapa warga setempat malah semakin banyak pengaduan yang tidak berkutat pada program yang satu ini, beberapa hal yang sudah kami catat seperti dugaan korupsi dana BSPS yang masih perlu juga kami tindak lanjuti serta dana penggunaan ADD juga DD yang nota bene juga di kuasai oleh oknum kades,” Paparnya.
” Banyak nya pengaduan dari warga Desa Jetis ini tentunya membuat kami lebih fokus lagi untuk menjadikan atensi khusus masalah ini kepihak yang berwenang nantinya, semoga pihak Inspektorat , Kepolisian dalam hal ini Tipikor serta Kejaksaan mampu menjadikan atensidugaan korupsi ini menjadi resonansi hukum agar dapatnya program kerakyatan yang keuangannya bersumber dari uang rakyat ini tidak menjadi ajang memperkaya diri oknum kades tersebut, “tandasnya.
