Redaksi – Deteksi News
Jember, (deteksinews.co.id) – Ribuan honorer tenaga kesehatan yang tergabung dalam Forum Honorer Tenaga Kesehatan (FHTK) mengancam akan melakukan turun ke jalan mengerahkan massa besar-besaran.
Tidak hanya itu, mereka juga mengancam akan dilanjutkan dengan aksi mogok massal beberapa hari sampai ada jawaban dari Bupati Jember.
Jika aksi itu tetap dilanjutkan, maka pelayanan kesehatan Puskesmas yang tersebar di 31 Kecamatan berpotensi lumpuh.
Pernyataan itu, disampaikan langsung oleh Dwi Rendra selaku ketua FHTK Jember, sebagai bentuk kekecewaan terhadap wakil rakyat dan Bupati Jember.
“Akan kami lakukan. Sebagai bentuk kekecewaan karena belum ada respon dari Bupati dan DPRD Jember,” tegas Rendra, Kamis (23/02/2023) lewat sambungan selulernya.
Kendati begitu, sebagai warga negara yang baik FHTK tetap akan tetap mengikuti aturan dan alur yang sudah ditetapkan.
”Kami sudah bersurat ke DPRD namun sampai hari ini tetap tidak ada tanggapan. Kemaren sudah kami tanyakan dan akan kami tanyakan lagi. Kalau tetap tidak ada, terpaksa demo,” sambungnya.
Jika aksi itu jadi dilakukan, pihaknya meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Jember karena berpotensi terdampak pada pelayanan publik.
“Stunting disuruh perangi, sementara tukang perangnya tidak disejahterakan dan diberikan kejelasan statusnya. Ini bagaimana bapak Bupati Hendy,” katanya dengan nada kecewa.
Sementara Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni, bahwa DPRD Kabupaten Jember sangat terbuka lebar untuk rakyat.
‘DPRD itu wakil rakyat dan Kantor DPRD itu kantor rakyat. Silahkan datang kepada kami, saya siap menemui atasnama wakil rakyat. Jangan seribu orang, satu orang saya temui,” ucapnya.
Sebelumnya, Bidang Infokom FHTK Jember Gunawan Santoso merinci, sampai hari ini anggota FHTK yang sudah menyatakan diri bergabung hampir 2000 orang.
“Sejumlah 2000 orang khusus perawat dan bidan. Kalau ditambah tenaga administrasi, cleaning service dan Satpol PP jumlah kami hampir 5000 orang lebih,” sebutnya.
Perlu diketahui, jumlah honorer tenaga kesehatan Kabupaten Jember jumlahnya ribuan.
Mereka bekerja, sesuai dengan keahlian dan tenaga profesi masing-masing. Mulai dari perawat, bidan, tenaga administrasi, cleaning service, apoteker dan profesi lain.
seperti yang di kutip dari SUARA INDONESIA 24/2$2023
Mereka menuntut, agar Bupati Jember bisa memberikan status yang jelas yaitu SK Bupati sebagaimana didapatkan oleh tenaga pendidikan.
Mereka juga meminta, pemerintah untuk bisa memberikan kesejahteraan yang layak, tidak membedakan seragam antara ASN dan honorer serta penambahan kuota ASN PPPK.
