Hilman JR – Deteksi News
Sumenep, Deteksinews.co.id – Leletnya pelayanan pembayaran pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menjadi sorotan publik.
Oleh sebab itu, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Bangkit Bersama (ABB) menggeruduk kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sumenep, sebagai instansi yang mengurusi pajak seperti BPHTB. Kamis (27/10/2022).
Kedatangan sejumlah aktivis itu untuk mempertanyakan kenapa pelayanan BPHTB terkesan lelet. Sebab, untuk menuntaskan hingga tahap akhir proses pembayaran bisa membutuhkan waktu hingga 14 hari.
“Ini masyarakat mau bayar uang atau mau setor pajak ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, tapi kok malah terkesan nolak? Harusnya kan urusannya dipercepat. Ada apa, jangan-jangan ada permainan?,” kata Koordinator Aliansi Bangkit Bersama Bagus Junaedy. Kamis (27/10/2022).
Lebih lanjut, Edy panggilan akrabnya menegaskan, bahwa leletnya pelayanan pembayaran BPHTB itu sangat meresahkan masyarakat.
“Padahal, ini mau ngasih uang ke negara, kok malah diperlambat. Kan aneh, orang mau nyokong PAD tapi malah diperlambat. Sangat tidak elok,” ujarnya menegaskan.
Lebih tajam lagi disampaikan oleh pemerhati kebijakan Sumenep, Joni Tunaidi mengatakan, bahwa pelayanan BPHTB di Sumenep sangat lemot, bahkan jauh lebih cepat Kabupaten Pamekasan.
“Bisa Belajar ke Pamekasan yang hanya dua hari saja, maksimal tiga hari sudah tuntas,” katanya menegaskan. Kamis (27/10/2022).
Bahkan menurut Joni panggilan akrabnya menegaskan, seharusnya dalam pelayanan pajak itu tentu bisa cepat. Sebab, berkas sudah disiapkan dari notaris, tinggal upload ke sistem kemudian bisa verifikasi lapangan. Sehingga, dalam waktu dua atau tiga hari bisa dituntaskan.
“Jadi tidak rumit dalam proses pelayanan, mengapa masih butuh waktu panjang. Atau jangan-jangan ada permainan,” ungkap mantan anggota DPRD Sumenep ini.
Joni dengan tegas meminta komitmen BPPKAD untuk bisa mempercepat pelayanan BPHTB, sebagaimana tagline Bupati Sumenep yang ‘Bismillah Melayani’.
“Kami tunggu satu bulan jika tetap lemot maka akan lakukan aktifitas lanjutan, semisal demonstrasi,” tuturnya.
Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah DPPKAD Sumenep Urip Mardani mengaku mengapresiasi aspirasi Aktivis. Pihaknya berupaya maksimal untuk mempercepat pelayanan BPHTB.
“Kami akan mengupayakan satu dua atau sampai tiga hari juga,” tandasnya.
