Redaksi – Deteksi News
Bondowoso, (deteksinews.co.id) – Diam-diam, DPRD Bondowoso memiliki rencana membentuk Pansus terkait Perbup Pembentukan kode Etik terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso, Sugiono.
Pasalnya, hingga saat ini Bupati masih belum menunjukkan Perbup baru dimana dalam Perbup tersebut Wawan Setiawan ditunjuk sebagai ketua majelis kode etik. Penunjukan Wawan Setiawan ini dianggap bertentangan dengan Perbup 35 tahun 2020. Namun kemudian muncul rumor bahwa Perbup tersebut diubah yang kemudian menganulir Perbup sebelumnya dimana Wabup secara otomatis menjadi ketua merangkap anggota.
Untuk itu, fraksi PDIP meminta agar Bupati menjelaskan urgensi perubahan perbup baru tersebut sebab, jika Bupati tidak bisa menjelaskan, maka fraksi PDIP sepakat jika kasus tersebut dibawa ke ranah pansus. “Karena saya yakin perbupnya itu belum ada, makanya ketika dewan minta mereka tidak bisa menunjukkan,” ujarnya.
Bahkan menurut ketua fraksi PDIP Andi Hermanto, pembentukan Pansus Perbup itu lebih mudah karena di dalam pembentukan Perbup ini ditemukan banyak penyimpangan.
“Kita serius. Pasti kita bongkar kongkalikong ini. Kami yakin bupati tidak tau soal ini. Yakin saya ini ulah orang orang sekelilingnya. Jangan main main. Kita bisa bentuk pansus jika semua ini tidak transparan,” katanya.
Sementara, ketua LSM AKP, Edy Wahyudi SH mendukung pembentukan pansus tersebut. Sebab ia melihat ada skenario besar untuk meloloskan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan dari sanksi berat dengan menyiapkan perbup dan memberikan ketua kode etik kepada orang yang bisa diatur.
Maka oleh karenanya, pihaknya juga mengancam turun ke jalan jika Bupati tidak transparan terhadap kasus nyanyian di depan publik yang dilakukan oleh sugiono.
“Hakim telah memutus bersalah, maka sanksi sosial dan etika yang diberikan kepada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan sugiono harus berat,” jelasnya.
