Redaksi – Deteksi News
Bondowoso, (deteksinews.co.id) – Bupati Bondowoso Salwa Arifin tak mampu membuktikan janjinya semasa kampanye untuk memberikan BOSDA Madin hingga 12 bulan melainkan Bupati hanya bisa memberikan BOSDA Madin hanya 2 bulan saja.
Ketidakmampuan Bupati merealisasikan janjinya ini tertuang dalam rekapitulasi draf anggaran Perubahan APBD tahun 2021 yang di kirimkan ke DPRD. Dalam kegiatan yang melekat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso itu disebutkan bahwa BOSDA Madin yang awalnya 6 bulan dengan anggaran Rp. 5,788 miliar tersebut dikurangi Rp. 3,859 miliar sehingga tersisa Rp.1,929 miliar. Dengan anggaran yang minim itu maka BOSDA Madin hanya cukup untuk dua bulan saja.
Pengurangan tersebut menurut Bupati Salwa dilakukan untuk menutupi defisit anggaran. Anehnya, pada saat yang sama, Bupati justru menambah alokasi dana BOS untuk sekolah negeri sebesar Rp. 4,23 miliar. Penambahan ini dilakukan oleh Bupati karena ada target kenaikan BOS.
Pemberlakuan berbeda antara sekolah umum dan Madrasah Diniah ini mendapatkan tanggapan kurang baik di kalangan masyarakat, sebab, Bupati Salwa pernah berjanji akan memberikan BOSDA Madin selama 12 bulan penuh. Hal itu karena Madrasah Diniah memiliki peranan penting dalam mencerdaskan bangsa.
Apalagi, Madrasah Diniah selama ini bisa berjalan karena adanya swadaya dan dukungan masyarakat, sementara sekolah umum memiliki banyak cadangan dana dari pemerintah baik Propinsi maupun pusat.
Menanggapi hal itu ketua komisi I DPRD Bondowoso H. Tohari mengatakan bahwa ada diskriminasi anggaran yang sangat menyakitkan bagi kalangan Madrasah Diniah (Madin), sebab dalam postur anggaran tersebut seharusnya Bupati tidak mengurangi anggaran BOSDA Madin, sementara disaat yang sama Bupati menambah dana BOS untuk sekolah negeri.
“Kita tau bahwa Madin ini tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan pendidikan sementara sekolah negeri itu sudah cukup. Madin, memiliki peranan penting dalam mencerdaskan generasi agamis, sebagai penjaga aqidah ahlus sunnah waljamaah. Seharusnya, Bupati Salwa mampu dan bisa merealisasikan janjinya,”ujarnya.
Menurut Tohari, dalam pengajuan di raperda, ada penambahan dana Bos untuk pendidikan umum, namun ada pengurangan untuk Bosda Madin, di APBD awal menganggarkan 6 bulan dengan anggaran Rp 5 miliar lebih. Namun dana tersebut belum dicairkan. Malah ada pengurangan dari 6 bulan menjadi 2 bulan.
Sementara itu, Koordinator LSM Jaka Jatim, Jamharir mengatakan bahwa Bupati tidak mampu dalam mengelola anggaran, sehingga ketidakmampuan ini berdampak pada kebijakan yang merugikan banyak orang.
Selain itu, kata Jamharir, ketidak kompakan antara Bupati dan Wakil Bupati juga mempengaruhi politik anggaran di birokrasi.
“Bupati dan wakilnya selama ini terlihat tidak kompak. Padahal wabup sangat piawai dalam mengelola anggaran, namun karena keduanya tidak sejalan akhirnya pemerintahan berjalan timpang. Sementara, Sekda tidak bisa fokus terhadap politik anggaran dan mengelola birokrasi karena dia masih menjabat sebagai Kepala Dinas PMD Jatim, sehingga Pj Sekda tidak fokus terhadap pembangunan di Bondowoso ,”ujarnya.
