Redaksi – Deteksi News
Bondowoso, (deteksinews.co.id) – Ketua LSM AKP, Edy Wahyudi, SH menilai Bupati Salwa Arifin melakukan diskriminasi hukum terkait kasus nyanyian joget yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso, Sugiono.
Diskriminasi ini tercermin dalam pemberlakuan berbeda dalam kasus yang nyaris sama antara kasus yang pernah menimpa Kepala Dinas Pariwisata, Hari Patriantono dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso, Sugiono.
Menurut AKP, pembentukan majelis etik yang menunjuk Wawan Setiawan yang tak lain adalah asisten II adalah kejanggalan yang sempurna. Sebab, asisten II tidak mengurus pemerintahan melainkan keuangan. Semestinya yang paling pas adalah asisten I. Meski demikian, penunjukan Wawan Setiawan sebagai ketua majelis etik masih menimbulkan syakwasangka sebab dalam Perbup nomer 37 tahuh 2020 disebutkan bahwa Ketua majelis etik otomatis wabup merangkap anggota.
“Namun secara tiba tiba Perbup nomer 37 tahun 2020 ini tak dipakai. Kemudian muncul isu bahwa Bupati mengubah Perbup. Saya heran ini ada apa, apa Bupati khawatir jika Wabup sebagai ketua majlis etik akan memecat Sugiono kemudian ia bernyanyi. Atau wabup hanya dijadikan alat kepentingan dan perbup dibuat sesuai selera dan kepentingan,” sergahnya.
Edy sampai saat ini tetap mempertanyakan dasar hukum pembentukan majelis etik atau apa. Juga jika harus perbup di ubah atas dasar apa pula. “Saya kasihan Pak Hari kelau begitu, kesalahan dia tidak begitu besar dibanding dengan kasus terbaru ini tapi Hari harus mendapatkan hukuman berat sementara yang berat kesalahannya malah mendapatkan perlindungan dan seakan dijadikan anak emas,”katanya.
Memang, kata Edy Bupati berhak membuat perbup baru namun Bupati harus ingat bahwa peraturan tidak boleh dibuat seenaknya. “Jadi jangan karena jadi bupati kemudian mempermainkan aturan seenaknya,” jelasnya.
