Hilman – Deteksi News
SUMENEP, (deteksinews.co.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tahun ini 2021 akan kembali menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 86 Desa baik daratan maupun kepulauan.
Mirisnya hampir setiap gelaran pesta demokrasi tingkat Desa ini pasti selalu terjadi persoalan, hal itu terjadi karena diduga selalu terjadi kecurangan pada proses tahapan maupun pelaksanaan Pilkades.
Seperti aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga Desa Payudan Daleman, Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep, menggeruduk kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) lantaran mereka menduga ada kecurangan sistematis yang dilakukan panitia dan dinas terkait. Senin (3/05/2021).
Puluhan massa aksi yang datangnya dari Desa Payudan Daleman itu, mereka menduga panitia telah melakukan kecurangan dengan menerima dokumen salah satu Calon Kepala Desa (Cakades) yang diduga palsu.
“Dari itu kami melakukan langkah agar Panitia Pilkades Payudan Daleman untuk membuka data biografi semua calon namun tidak diindahkan,” teriak Robi, selaku korlap aksi di depan kantor DPMD Sumenep. Senin (31/05).
Lebih lanjut, Robi menyampaikan aspirasi mewakili masyarakat mengatakan, masyarakat juga menduga Panitia Pilkades Payudan telah bersekongkol dengan Incumbent, sebab yang mendaftar sebagai Cakadas rata-rata saudara atau kerabat dekat mantan Kepala Desa Payudan Daleman yang sudah menjabat tiga (3) periode
“Dari itu kami mencium bau busuk kecurangan sistematis yang dilakukan panitia Pilkades,” katanya, Senin (31/5/21).
Bahkan menurut massa aksi, Panitia Pilkades Payudan Daleman pura-pura tuli terhadap penggilan mediasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan.
“Artinya ada unsur kesengajaan agar calon yang diinginkan masyarakat gugur di sistem skoring,” imbuhnya menegaskan.
Adapun tuntutan massa aksi diantaranya; menuntut DPMD membubarkan dan membentuk ulang panitia Pilkades Desa Payudan Daleman.
Membuka data perangkat desa setempat tahun 2016 beserta laporan seluruh kegiatan dan slip gaji perangkat desa.
Meminta DPMD agar mengawal Pilkades setempat sehingga tercipta Pilkades jujur adil dan transparan.
Bahkan mereka menuntut Kelapa DPMD Sumenep untuk mundur dari jabatannya jika tidak bisa mengatasi persoalan di Pilkades Payudan Daleman.
“Kalau tidak mampu mengatasi persoalan ini mundur saja dari jabatan sebagai Kepala Dinas DPMD,” tuntut massa aksi.
Sementara itu kepala DPMD Sumenep Moh Ramli meminta, masyarakat yang sedang melakukan aksi agar menyikapi persoalan tersebut dengan kepala dingin.
Sembari menenangkan massa, Moh Ramli mengajak perwakilan dari peserta aksi unjuk rasa berembuk tentang tuntutannya tersebut.
“Mari masuk, perwakilan saja lima orang saja, kita bicarakan didalam,” ajaknya.
Usai menemui perwakilan massa aksi, kepada awak media Moh Ramli mengatakan, pihaknya siap menerima pengaduan selama 24 jam.
Kata dia, perihal soal temuan adanya pemalsuan data dari salah satu peserta calon kepala desa. Ramli menyarankan agar membawa bukti-bukti temuan baru ke aparat penegak hukum. Pasalnya, hal itu merupakan bidang lain.
“Kami selaku Dinas penyelenggara sudah melaksanakan sesuai Perbub nomor 15 tahun 2021,” tukasnya.
