Deteksi News
Bondowoso Featured

Bupati Menyerah Tes CPNS dan PPPK Tetap Diadakan, H. Tohari Ucapkan Terima Kasih ke Bupati

Redaksi – Deteksi News

Bondowoso, (deteksinews.co.id) – Bupati Bondowoso Salwa Arifin akhirnya menerima desakan fraksi PKB yang tetap menginginkan tes CPNS dan PPPK diadakan. Bupati menerima seluruh saran yang dilakukan oleh PKB demi masyarakat Bondowoso. Keputusan ini merupakan keputusan yang sangat menggembirakan semua pihak.

Ketua komisi I DPRD Bondowoso H. Tohari juga mengapresiasi keputusan itu. Ia mengaku langkah Bupati sudah tepat. Untuk itu ia seger berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Selanjutnya, komisi 1 yang merupakan mitra Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan koordinasi agar pelaksanaan ini segera dilakukan dengan langkah cepat.

“Koordinasi dengan BKD kita sepakat melaksanakan tes CPNS dan PPPK. Kita mendesak BKD gerak cepat. Sesuai surat edaran dari kemenpan, ada tahapan yang  harus dilaksanakan yakni tahapan pelaksanaan. Nanti semua mekanisme biar BKD gerak cepat. Untuk PPPK masih Agustus 2021 sedangkan CPNS lebih awal. Bisa dilihat jadwal di BKD,” katanya.

Menurut Tohari, pengadaan tes CPNS dan PPPK memang sudah tercantum di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan total anggaran Rp. 10.50.000.000 baik itu untuk pengadaan tes CPNS maupun guru atau P3K. “Pemerintah daerah yang semula mau menggeser anggaran ini untuk menutupi defisit kemudian mengurungkan niatnya dan tetap mengadakan tes CPNS dan PPPK diadakan,” katanya.

“Di BKD itu sudah dianggarkan. Tetapi anggaran Rp.10.50.000.000 ini oleh Bupati akan digeser untuk menutupi defisit anggaran atau untuk kepentingan refokusing, sehingga ketika anggaran itu dipindah maka pengadaan tes CPNS dan P3K ditiadakan. Sementara kita ngotot agar anggaran itu jangan digeser sehingga pengadaan tes CPNS dan p3k tetap ada. Solusinya adalah silahkan geser anggaran yang ada di dewan. Semua itu kita lakukan agar tes CPNS dan P3K yang membutuhkan 2156 orang  bisa teratasi,” ujar Tohari.

Tohari mengaku rela melepaskan anggaran di DPRD senilai Rp. 850 juta bukan tanpa perhitungan. Sebab ada banyak konsekuensi yang akan diterima oleh Pemkab apabila tes CPNS tidak dilakukan diantaranya adalah sanksi dari pemerintah Pusat berupa tidak disediakan lagi tes CPNS di tahun tahun berikutnya. “Selain itu masyarakat banyak yang butuh pekerjaan sebagai abdi negara. Kalau ditiadakan maka mereka kecewa pada Bupati,” terangnya.

Dengan diterimanya ide dari fraksi pkb ini tentu menjadi kebaikan semua pihak. Untuk itu BKD harus segera melakukan percepatan karena waktu sudah mepet.

“Saya ucapakan terima kasih ke Bupati dengan mengambil langkah dan keputusan yabg repat,” katanya.

Related posts

Warga Desa Bengkak di Gegerkan Penemuan Mayat di Dalam Sumur

Redpel

Syukuran HUT Satpam ke 41, Kapolda Jatim: Libatkan Satpam dalam Penegakan Prokes di Lingkungan Kerja

Redpel

Unit Reskrim Polsek Satui Polres Tanbu Backup Polres Bati Bati Tangkap Dugaan Pemerkosaan Anak Dibawah Umur

Redpel